Prabowo Tegaskan Perdamaian Palestina Harus Disertai Jaminan Keamanan Israel

Pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan bahwa perdamaian Palestina hanya dapat terwujud apabila keamanan Israel dijamin mencerminkan dinamika kompleks dalam konflik berkepanjangan Palestina-Israel. Konflik ini tidak hanya bersifat teritorial, tetapi juga sarat dengan dimensi keamanan, identitas, dan legitimasi politik yang saling terkait. Oleh karena itu, setiap pernyataan pemimpin negara di forum internasional perlu dipahami dalam kerangka teoritis dan empiris hubungan internasional.

Dalam perspektif realisme, keamanan merupakan kepentingan nasional utama yang mendorong perilaku negara. Negara dianggap bertindak rasional untuk menjamin kelangsungan hidupnya (survival) dalam sistem internasional yang anarkis. Dalam hal ini, penekanan terhadap jaminan keamanan Israel dapat dipahami sebagai upaya menjawab kebutuhan fundamental Israel sebagai negara yang merasa terancam secara eksistensial sejak pendiriannya. Tanpa adanya jaminan tersebut, Israel cenderung menolak konsesi politik yang dianggap berisiko terhadap keamanannya.

Namun, konflik Palestina-Israel tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui lensa realisme. Pendekatan liberalisme menekankan pentingnya institusi internasional, diplomasi multilateral, dan norma hukum internasional dalam meredam konflik. Dari sudut pandang ini, jaminan keamanan Israel seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih luas yang juga menjamin hak politik, keamanan, dan kesejahteraan rakyat Palestina. Perdamaian berkelanjutan menuntut adanya mekanisme internasional yang mampu mengawasi dan menjamin implementasi kesepakatan tersebut.

Selain itu, teori konstruktivisme memberikan pemahaman bahwa konflik ini juga dibentuk oleh identitas, narasi historis, dan persepsi ancaman yang dikonstruksi secara sosial. Bagi Israel, pengalaman sejarah seperti Holocaust dan konflik regional berulang membentuk identitas keamanan yang sangat defensif. Sementara itu, bagi Palestina, pengalaman pendudukan dan marginalisasi membangun narasi ketidakadilan struktural. Dalam kondisi seperti ini, jaminan keamanan tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik, terkait dengan pengakuan dan legitimasi.

Pernyataan Presiden Prabowo juga dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan posisi normatif Indonesia yang selama ini mendukung Palestina dengan pendekatan pragmatis dalam diplomasi internasional. Indonesia berupaya mempertahankan konsistensi moralnya terhadap isu kemanusiaan, sekaligus menunjukkan pemahaman terhadap realitas geopolitik yang memengaruhi proses perdamaian. Sikap ini mencerminkan diplomasi middle power yang berusaha memainkan peran konstruktif tanpa terjebak pada polarisasi ekstrem.

Dalam praktik hubungan internasional, pengalaman proses perdamaian sebelumnya, seperti Perjanjian Oslo, menunjukkan bahwa kegagalan sering kali terjadi akibat absennya jaminan keamanan yang kredibel bagi semua pihak. Ketidakpercayaan (lack of trust) dan dilema keamanan memperburuk situasi, di mana langkah defensif satu pihak dipersepsikan sebagai ancaman oleh pihak lain. Oleh karena itu, isu keamanan menjadi variabel kunci yang tidak dapat diabaikan dalam setiap inisiatif perdamaian.

Meski demikian, penekanan terhadap keamanan Israel juga menimbulkan tantangan normatif. Dalam perspektif hukum internasional dan keadilan global, keamanan satu pihak tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak asasi dan keamanan pihak lain. Jika jaminan keamanan Israel tidak disertai dengan penghormatan terhadap hak-hak Palestina, maka pendekatan tersebut berpotensi memperpanjang ketimpangan struktural yang justru menjadi sumber konflik itu sendiri.

Di sinilah peran komunitas internasional menjadi krusial. Pendekatan multilateralisme yang melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekuatan regional, dan aktor non-negara dapat membantu menciptakan skema jaminan keamanan kolektif. Skema semacam ini berpotensi mengurangi beban keamanan unilateral dan membuka ruang bagi kompromi politik yang lebih substansial.

Pernyataan Presiden Prabowo di forum internasional juga mencerminkan perubahan gaya komunikasi diplomatik Indonesia yang lebih terbuka dan langsung. Dalam situasi global yang semakin multipolar, kejelasan posisi penting agar suatu negara dapat berperan efektif dalam membentuk wacana dan agenda internasional. Sikap ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor yang kredibel dan relevan dalam isu-isu perdamaian global.

Perdamaian Palestina-Israel merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan pendekatan multidimensional. Jaminan keamanan Israel, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo, merupakan salah satu elemen penting, tetapi bukan satu-satunya. Pendekatan yang mengintegrasikan keamanan, keadilan, pengakuan, dan dialog konstruktif menjadi prasyarat utama bagi terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu Hubungan Internasional.