Penutupan Selat Hormuz oleh Iran merupakan ancaman geopolitik yang sangat serius karena jalur ini adalah jalur distribusi minyak dunia atau ibaratnya urat nadi distribusi munyak dunia. Kita menyadari bahwa dunia sangat bergantung pada energi dari kawasan teluk tersebut, sehingga tindakan semacam ini dapat memicu gangguan ekonomi global. Indonesia sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak, tentu tidak akan luput dari dampak negatifnya. Secara perlahan, dampak tersebut akan merembet hingga ke sektor-sektor fundamental termasuk pendidikan.
Dampak pertama yang dirasa adalah lonjakan harga minyak mentah yang akan membebani APBN secara dratis. Selain itu, pemerintah masih fokus pada program lain seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa, dan lain-lain. Pemerintah akan memutar otak kembali untuk mengatur pengeluaran APBN. Bisa jadi, pemerintah dipaksa untuk mempertebal subsidi BBM guna mencegah gejolak sosial masyarakat. Kondisi fiskal yang tertekan ini sering akan berujung pada relokasi anggaran ke kementerian lain, termasuk anggaran pendidikan nasional. Jika anggaran pendidikan harus dikoreksi untuk menutup defisit energi, maka program-program pendidikan seperti pembangunan sekolah, beasiswa, tunjangan guru, dan lain-lain akan terhambat.
Kenaikan biaya energi akan memicu inflasi pada biaya logistik pendidikan. Harga kertas dan biaya cetak buku pelajaran akan meningkat, yang pada akhirnya membebani orangtua. Selain itu, perangkat teknologi pendidikan seperti laptop dan server untuk ujian berbasis digital akan menjadi mahal karena biaya operasional yang melonjak, sehingga menghambat proses digitalisasi pendidikan di daerah-daerah terpencil.
Sektor transporatasi pendidikan juga akan berdampak oleh kenaikan BBM. Bagi siswa dan guru di wilayah pedesaan yang harus menempuh jarak jauh ke sekolah, kenaikan biaya transportasi harian bisa menjadi beban yang tidak terhindari. Hal ini berisiko meningkatkan putus sekolah karena prioritas ekonomi keluarga akan tergeser dari pendidikan ke pemenuhan kebutuhan pokok yang harganya juga ikut naik.
Kesejahteraan tenaga pendidik juga akan menjadi point krusial berikutnya yang terancam. Inflasi yang tidak terkendali akan menurunkan daya beli guru dan dosen di Indonesia. Jika tunjangan mereka tidak disesuaikan dengan kenaikan biaya hidup, sehingga mereka tidak fokus memberikan pengajaran dan pendidikan di sekolah.Tekanan ekonomi sering kali memaksa tenaga pendidik untuk mencari pekerjaan sampingan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas interaksi belajar-mengajar di kelas.
Di tingkat pendidikan, krisis ini dapat mengganggu keberlangsungan riset dan pengembangan. Banyak bahan kimia laboratorium, komponen mesin, atau perangkat penelitian yang harus dibeli dengan biaya tinggi. Selain itu, dana hibah penelitian dari pemerintah khususnya swasta cenderung menyusut saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil akibat krisis global. Akhirnya, inovasi akademik bisa mengalami stagnasi.
Sebenarnya, situasi ini bisa menjadi pemantik bagi institusi pendidikan untuk mempercepat riset mengenai energi terbarukan. Ketergantungan pada minyak yang melewati Selat Hormuz menunjukkan kerentanan nasional. Sektor pendidikan tinggi harus mampu menjawab tantangan ini dengan mencetak ahli-ahli energi seperti fisikawan yang mampu membawa Indonesia keluar dari ketergantungan energi fosil, sehingga pendidikan tidak lagi tersandera oleh konflik Timus Tengah.
Partisipasi Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di bidang pendidikan berkualitas, akan menghadapi ujian berat. Ketidakpastian ekonomi akibat konflik Iran-Amerika-Israel akan mempelebar celah akses pendidikan antara si kaya dan si miskin. Jika tidak ada perlindungan hukum yang kuat, kelompok ekonomi rentan akan semakin jauh dari akses pendidikan berkualitas atau layak karena himpitan biaya operasional yang mahal.
Sebagai penutup, penutupan Selat Hormuz bukan sekadar masalah perang dan minyak, melainkan ancaman nyata bagi generasi muda bangsa Indonesia. Pendidikan memerlukan ketahanan fiskal dan inovasi mandiri agar tidak terus terdampak oleh dinamika global. Pemerintah harus memastikan bahwa apa pun gejolak yang terjadi di kancah Internasional, anggaran dari akses pendidikan tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikorbankan.
Penulis: Adin Lazuardy Firdiansyah, M.Mat. (Ketua DPC Bangkalan)
