Program LPDP merupakan salah satu bentuk investasi negara dalam pembangunan sumber daya manusia unggul. Setiap tahun, triliunan rupiah dana publik dialokasikan untuk membiayai ribuah mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi terbaik dunia dengan harapan mereka kembali membawa perubahan bagi bangsa dan negara. Namun, di tengah besarnya biaya yang dikeluarkan negara, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah manfaat dari investasi pendidikan tersebut benar-benar kembali dirasakan masyarakat? Atau justru lebih banyak menjadi alat mobilitas sosial dan keberhasilan personal bagi penerimanya?
LPDP pada dasarnya dirancang sebagai investasi strategis negara untuk mencetak sumber daya manusia unggul, yang mampu memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Melalui program ini, negara berharap lahir generasi pemimpin, akademisi, inovator, dan profesional yang tidak hanya memiliki kompetensi internasional, tetapi juga komitmen terhadap pembangunan nasional. Pendidikan dipandang bukan sekedar sarana memperoleh gelar akademik, melainkan instrumen untuk mempercepat transformasi sosial, ekonomi, dan kualitas peradaban bangsa di masa depan.
Realitas motivasi penerima beasiswa LPDP di Inodnesia dinilai rumit dan kompleks antara pengabdian kepada negara dan pencapain diri secara kemampuan personal. Penerima manfaat LPDP setelah selesai menyelesaikan studi diharapkan kembali ke tanah air untuk berkontribusi penuh kepada negara sesuai dengan bidang keahliannya. Disamping itu tidak dipungkiri, ambisi dan motivasi pribadi juga sangat tinggi, sehingga tidak sedikit penerima manfaat LPDP setelah selesai studinya justru tidak kembali ke tanah air dan justru mencari peluang di luar negeri.
Seorang penerima manfaat beasiswa LPDP harus mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap BEBAN “uang rakyat” karena dana beasiswa LPDP berasal dari dana APBN, sehingga penerima manfaat harus mempunyai komitmen untuk kembali ke tanah air. Pergerseran motivasi terkadang sering terjadi pada penerima manfaat atau awardee karena faktor-faktor luar seperti dorongan pekerjaan dan benefit yang didapatkan ketika menetap di luar negeri.
Akses beasiswa LPDP menjadi sorotan karena masih terjadi ketimpangan. Mayoritas penerima manfaat berasal dari kelas menengah ke atas dan itu pun berasal dari kota-kota besar di Indonesia, walaupun program afirmasi khusus wilayah terpencil diadakan, kuota terbatas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sangat tinggi sehingga menyulitkan untuk calon penerima manfaat di wilayah 3T, penyandang disabilitas dan calon penerima manfaat dengan latar belakang kurang mampu.
Penerima manfaat LPDP dari kalangan menengah ke atas memiliki keunggulan pendidikan sejak awal baik dari segi sarana dan prasarana teknologi dan informasi. Jika dibandingkan dengan wilayah yang masuk 3T sungguh sangat terlihat ketimpangannya.
Program Afirmasi yang dicanangkan LPDP masih dinilai terbatas baik dari segi kuota afirmasi 3T, penyandang disabilitas dan masyarakat ekonomi rendah. Pemerataan penerima manfaat LPDP juga pun dinilai masih kurang, karena belum memberikan perhatian kepada kelompok marginal termasuk pondok pesantren.
Di tengah besarnya investasi negara melalui LPDP, persoalan minimnya dampak sosial masih menjadi sorotan. Tidak sedikit alumni yang akhirnya memilih berkarier di luar negeri atau bekerja di sektor yang kurang berkaitan langsung dengan kebutuhan strategis nasional, sehingga manfaat keilmuan yang diperoleh belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai efektivitas pengembalian investasi negara: apakah dana publik yang begitu besar benar-benar menghasilkan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia, atau justru lebih banyak memperkuat pencapaian individual para penerimanya?
Penulis: Rizqi Munandhar, S.Si., M.Si. (Ketua DPW Nusa Tenggara Barat Bhumi Literasi Anak Bangsa)
