Hasil temuan sebuah survei dari lembaga buruh dunia (ILO) telah menyingkap fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata lebih dari 400 juta orang di seluruh dunia bekerja lebih dari 55 jam per minggu. Anomalinya, negara-negara dengan jam kerja terpanjang itu justru jarang menempati papan atas dalam daftar produk domestik bruto (PDB) per jam kerja atau pun tingkat inovasi global. Sebut saja Meksiko dan Kolombia. Keduanya hampir selalu menempati peringkat teratas sebagai negara dengan jam kerja paling panjang di dunia (rata-rata di atas 2.100 hingga 2.200 jam per pekerja per tahun). PDB per jam kerja mereka (tingkat produktivitas) berada di jajaran paling bawah di antara negara-negara anggota OECD. Sebagian besar jam kerja panjang ini dihabiskan untuk pekerjaan padat karya dengan nilai tambah ekonomi yang rendah. Belum lagi jika kita membaca fakta yang sama tentang Yunani, Korea Selatan, dan beberapa negara lain.
Jika paradoks itu dibawa ke konteks Indonesia, kita pasti sudah tidak asing dengan masyarakat kota-kota besar dan wilayah berkembang yang begitu diperbudak oleh kelelahan fisik. Ajaibnya, mereka kerap kali merayakannya sebagai sebuah predikat yang penuh kehormatan. Kita sebagai masyarakat yang menyebut diri modern, tidak tahu bagaimana asal-muasalnya, kini tampak telah memegang sebuah kesepakatan tidak tertulis untuk menitipkan harga diri pada panjangnya durasi pekerjaan.
Asumsi umum yang selama ini mengakar kuat dalam alam bawah sadar kita adalah bekerja lebih lama berarti menghasilkan lebih banyak ‘cuan’. Kita diajarkan sejak bangku sekolah bahwa kunci sukses adalah dedikasi tanpa henti, solidaritas tanpa batas, jam tidur yang mudah dipindahkan, dan jadwal di kalender yang selalu punya isi. Hustle culture, budaya gila kerja, nampaknya telah berhasil melakukan indoktrinasi massal, bahwa ketika kita diam maka itu akan jadi dosa ekonomi. Logika seperti itu, mau tidak mau, memposisikan manusia layaknya mesin-mesin pabrik era Revolusi Industri.
Menurut kacamata perilaku ekonomi dan sains modern, hubungan antara jam kerja dan produktivitas riil sama sekali tidak bersifat linear, tapi mengikuti hukum hasil lebih yang semakin berkurang (Law of Diminishing Returns). Menurut hukum ini, setelah melewati ambang batas tertentu, setiap tambahan jam kerja tidak lagi meningkatkan kualitas output, melainkan justru melipatgandakan tingkat kesalahan, kelelahan, dan biaya pemulihan kesehatan. Bekerja lebih lama, pada kenyataannya, sering kali hanyalah kedok dari inefisiensi yang akut.
Terik Mengajarkan Ritme Kerja Di Bima
Saya sendiri lahir dan tumbuh di Bima, daerah paling timur dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tempat di mana alam dan budaya lokal memberikan pelajaran berharga tentang ritme hidup. Suhu sengatan matahari tanah Bima dengan mudah menembus 36°C pada siang hari. Memaksakan diri untuk bekerja tanpa jeda secara fisik adalah tindakan yang kontraproduktif. Kami masyarakat lokal Bima secara intuitif memahami keterbatasan biologis dan lingkungan itu. Melalui pembagian waktu kerja yang adaptif, ketika terik siang mencapai puncaknya, bisa dilihat bahwa aktivitas ekonomi luar ruang melambat secara teratur. Para pedagang, sopir, dan buruh memilih untuk mengambil jeda, berteduh, atau beristirahat sejenak. Jeda dalam realitas ini bukan bentuk kemalasan atau ketertinggalan gerak ekonomi. Tapi menurut kami dan nenek moyang, mekanisme itu adalah cara bertahan hidup (survival mechanism) yang rasional untuk menjaga energi tubuh. Saat sore menjelang dan udara mulai mendingin, denyut nadi kota kembali berdetak kencang dengan produktivitas yang jauh lebih efektif.
Bayangkan jika para pekerja di Bima memaksakan diri menerapkan prinsip hustle culture layaknya kota-kota metropolitan, dengan terus menguras fisik di bawah terik matahari siang. Biaya ekonomi yang harus dibayar berupa dehidrasi, penurunan fokus, hingga risiko yang timbul dari sengatan panas (heat stroke) akan jauh lebih besar profit yang dihasilkan.
Eksploitasi Diri Dalam Kesibukan Performatif
Di era digital, hustle culture telah berubah bentuk menjadi wahana eksploitasi diri yang nampaknya sukarela. Dulu, yang kita tahu pekerja dieksploitasi oleh pemilik modal, kan? Nah, kini melalui gadget dalam genggaman, kita bertindak sebagai bos untuk diri kita sendiri. Sering kali kita merasa bersalah jika melewatkan satu hari tanpa meng-upload kontens di media sosial. Kita menjadi nggak mood ketika dijauhkan dari laptop, sehingga tidak bisa mengedit video yang tersimpan. Kita merasa tidak produktif, karena menghilangkan kesempatan dapat ‘cuan’ dari iming-iming algoritma. Kesibukan konstan seperti itu menciptakan sebuah ilusi di dalam pikiran kita yang disebut "kesibukan performatif".
Kesibukan performatif adalah fenomena dimana orang-orang selalu tampil sibuk, produktif, atau peduli pada isu di media sosial demi validasi publik, meski tindakan tersebut terkadang minim dampak nyata atau mengorbankan kesehatan mental. Aktivitas ini menghabiskan energi kognitif kita, menyisakan sedikit sekali ruang untuk pemikiran mendalam (deep work) yang harusnya menjadi motor penggerak inovasi.
Jika kembali dihubungkan dengan Law of Diminishing Returns yang telah saya bahas di paragraf awal, fenomena gila kerja memicu kerugian tersembunyi yang sangat besar bagi korporasi dan juga negara. Beban biaya kesehatan akibat stres, penurunan imunitas, dan fenomena burnout (kelelahan mental) memicu absensi serta pergantian karyawan (turnover rate) yang tinggi. Ketika seorang pekerja mengalami kelelahan kronis, kreativitasnya tersumbat dan kemampuan mengambil keputusannya merosot tajam. Akhirnya, kita tidak sedang membangun masyarakat yang produktif, melainkan sedang memproduksi generasi-generasi yang rapuh.
Mengubah Paradigma Tentang Durasi
Lantas, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran paradigma yang keliru ini? Langkah paling krusial adalah mendefinisikan kembali arti produktivitas itu sendiri di tingkat kultural dan struktural. Kita tidak boleh melihat produktivitas dengan mengukur seberapa awal seseorang datang ke kantor dan seberapa malam dia mematikan lampu di ruangan kerja. Produktivitas harus dihitung berdasarkan efektivitas hasil (output quality) dan nilai tambah (value added) yang diciptakan dalam satuan waktu terkecil. Jika seorang pegawai, misalnya, mampu menyelesaikan tugas strategis dalam waktu 4 jam dengan hasil yang prima, mengapa kita harus menghukumnya untuk tetap duduk di kursi kantor selama 4 jam berikutnya hanya demi memenuhi formalitas jam kerja? Pengurangan jam kerja itu bukan isapan jempol belaka. Salah satu buktinya telah dipublish dalam eksperimen global. Uji coba empat hari kerja seminggu di beberapa negara Eropa, justru mendongkrak produktivitas pekerja mereka hingga 20%. Itu artinya apa? Ketika manusia diberikan ruang untuk hidup yang seimbang, motivasi intrinsik mereka akan bangkit. Sebuah inovasi toh tidak mungkin muncul dari otak yang sedang kelelahan.
Otomasi Datang, Harusnya Jam Kerja Berkurang
Kita kini dibuat terperangah dengan keberadaan teknologi otomasi dan kecerdasan buatan (AI). Kita dan dunia seharusnya bisa membebaskan manusia dari beban kerja yang repetitif dan membosankan. Sangat ironis jika di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa ini, manusia justru memilih untuk bekerja lebih lama dan hidup lebih stres dari generasi sebelumnya. Sudah saatnya kita meruntuhkan kultus kesibukan yang telah lama mendistorsi makna hidup kita. Saatnya kita tegas mengatakan bahwa budaya gila kerja ini adalah sebuah siklus usang yang harus segera diakhiri bersama. Berhasil tidaknya sebuah bangsa bukan diukur dari seberapa lelah masyarakatnya bekerja, melainkan dari seberapa sejahtera dan bahagianya mereka dalam menikmati hasil dari setiap peluh yang diteteskan.
Ditulis oleh: Ir. Faqih Ashri, ST., M.URP.
(Sekretaris DPW NTB)
