Fenomena jasa joki skripsi dan budaya kejar lulus cepat di perguruan tinggi Indonesia telah menjamur sekian lama. Fenomena ini bukan sekadar bentuk pelanggaran moralitas akademik mahasiswa. Namun, fenomena ini merupakan konsekuensi logis dari budaya hustle culture yang telah masuk ke dalam sistem pendidikan tinggi. Di era di mana kecepatan dan kuantitas percapaian diagungkan, skripsi tidak lagi dipandang sebagai tugas mahasiswa yang bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah, melainkan sekadar hambatan birokrasi yang harus diselesaikan secepat mungkin.
Untuk memahami mengapa mahasiswa secara sukarela mengorbankan integritas ilmiah demi kecepatan kelulusan, kita dapat membedahnya menggunakan dua pisau analisis sosiologi pendidikan dari Pierre Boudieu, yakni kapital budaya dan reproduksi sosial.
Fenomena joki skripsi dan kejar tayang kelulusan ini mengakibatkan pergeseran nilai skripsi dari kedalaman ilmu menjadi sebatas simbol ijazah dan gelar. Dalam teori Bourdieu, kapital budaya adalah kepemilikan atas pengetahuan, keahlian, bahasa, dan kualifikasi akademik yang menentukan posisi seseorang dalam sosial kehidupan. Kapital budaya ini salah satunya berwujud dalam bentuk ijazah dan gelar sarjana.
Di bawah pengaruh hustle culture, makna skripsi mengalami pendangkalan. Proses penelitian yang idealnya melatih kedalaman berpikir, ketahanan mental atas kegagalan eksperimen, dan kejujuran intelektual, kini direduksi menjadi sekadar lembar pengesahan. Mahasiswa melihat skripsi bukan sebagai proses akumulasi pengetahuan, melainkan sekadar syarat adminitratif untuk menembus ijazah.
Pertanyaan saat ini adalah mengapa kecepatan kelulusan menjadi segalanya? Karena pasar kerja modern menuntut portofolio yang padat di usia muda. Mahasiswa dikejar kecemasan jika lulus terlambat. Mereka akan kehilangan usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam ekosistem yang serba cepat ini, menggunakan joki skripsi atau penyalahgunaan AI secara sembarangan dianggap sebagai strategi yang rasional untuk mengurangi waktu agar kelulusannya menjadi efisien.
Teori reproduksi sosial Bourdieu menjelaskan bahwa pendidikan sering kali bertindak sebagai fasilitator untuk mempertahankan ketimpangan kelas yang sudah ada di masyarakat. Fenomena joki skripsi memperlihatkan bagaimana reproduksi sosial ini bekerja. Praktik penjokian skripsi memerlukan uang, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi antar mahasiswa. Untuk mahasiswa kelas atas, mereka yang memiliki modal ekonomi kuat dapat dengan mudah membeli ijazah dan gelar, tanpa harus menguras pikiran dan kesehatan mental.
Mereka telah melompati proses belajar yang melelahkan menggunakan uang. Sebaliknya, untuk mahasiswa kelas terbawah atau pekerja, mereka harus kuliah sambil bekerja paruh waktu demi bertahan hidup. Mereka tidak memiliki modal ekonomi yang kuat untuk menyewa joki skripsi, sekaligus kekurangan waktu menyelesaikan skripsi akibat tuntutan kerja. Ketika mereka dipaksa mengikuti alur kerja dari kampus agar tidak terkena denda UKT yang mencekik, maka mereka berada di ambang batas kelelahan fisik dan mental yang ekstream.
Hal ini merupakan kegagalan sistem pendidikan kampus. Kampus merayakan kelulusan 100% tepat waktu sebagai prestasi IKU (Indikator Kinerja Utama). Namun, sistem ini menutup mata bahwa di balik angka tersebut, ada ketimpangan yang terstruktur. Mahasiswa kaya lulus dengan CV yang terlihat produktif berkat bantuan joki, sementara mahasiswa yang miskin atau kurang mampu tersingkirkan dengan kondisi kesehatan yang ringsek. Pendidikan tidak membebaskan, melainkan mereproduksi struktur kelas lama.
Bourdieu menjelaskan habitus sebagai disposisi batin, nilai, dan kebiasaan yang terbentuk akibat lingkungan tempat seseorang tinggal. Hustle culture telah menciptakan habitus baru di lingkungan kampus, yakni terlahirnya pragmatisme akademik (yang penting dapat ijazah dan gelar sarjana). Saat mengejar deadline waktu wisuda dan mempertahankan akreditasi kampus menjadi tujuan utama, maka nilai-nilai ideal seperti integritas ilmiah telah terkikis. Menjoki atau memanipulasi data skripsi tidak lagi dilihat sebagai dosa akademik yang tabu, melainkan dianggap sebagai rahasia umum yang dimaklumi atau strategi bertahan hidup dari sistem yang tidak manusiawi. Mahasiswa telah menganut pemahaman bahwa yang penting adalah hasil akhir yang tampak dilihat, bukan proses di dalamnya.
Melalui lensa Pierre Bourdieu, fenomena joki skripsi dan kejar tayang kelulusan bukan masalah moralitas mahasiswa yang malas, melainkan krisis sistem akademik akibat hustle culture dalam dunia pendidikan tinggi. Sistem pendidikan tinggi telah berubah menjadi pasar. Kampus menuntut produktivitas instan demi angka akreditasi, sementara industri menuntut ijazah cepat di usia muda. Akibatnya, mahasiswa terjepit di tengah lingkaran setan sehingga mereka menghalalkan segala cara. Praktek ini pada akhirnya menguntungkan mereka yang memiliki kapital besar untuk mempertahankan posisinya, sekaligus mengabaikan esensi pendidikan dan kesehatan generasi muda.
Berdasarkan analisis sosiologi Pierre Bourdieu, praktik joki skripsi dan budaya kejar tayang kelulusan terjadi karena kampus terlalu mendewakan matrik akreditasi (jumlah lulusan tepat waktu dan angka publikasi) sebagai kapital simbolik kampus, sambil mengabaikan ketimpangan ekonomi dan sosial yang dimiliki mahasiswa. Oleh karena itu, membrantas joki skripsi tidak bisa dilakukan hanya dengan aturan yang tegas, melainkan harus melalui dekontruksi kebijakan yang meringankan tekanan hustle culture. Berikut ini adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan.
Selama skripsi menjadi satu-satunya syarat untuk memperoleh ijazah, pasar gelap joki skripsi akan selalu subur. Kampus harus membuka dan menyetarakan jalur kelulusan alternatif. Kampus dapat menyediakan jalur kelulusan non-skripsi secara masif . Misalkan, mengadakan jalur prototip dan jalur artikel ilmiah populer. Jalur ini akan berorientasi pada penyelesaian masalah rill di industri. Dampaknya adalah mahasiswa yang tidak memiliki pemahaman teoritis tidak akan frustasi dan terjebak dalam menyewa joki.
Mereka bisa lulus menggunakan modal keterampilan praktis yang mereka kuasai.
Selama kementerian pendidikan tinggi atau rektorat masih berkiblat pada ukuran keberhasilan fakultas berdasarkan presentase kelulusan tepat waktu, maka sistem pendidikan tinggi tetap memelihara budaya kejar tayang kelulusan karena birokrasi kampus menekan dosen dan mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Pada akhirnya, joki skripsi tetap subur di lingkungan kampus.
Universitas harus memberanikan diri untuk meredefinisi standar kelulusan. Indikator keberhasilan studi diganti dari lulus tepat waktu menjadi lulus dengan waktu yang tepat dengan rentang kelonggoran yang logis, misalkan hingga 10 semester tanpa dikenakan sanksi denda UKT progresif selama mahasiswa menunjukkan progres riset yang valid. Dampaknya adalah menghilangkan pemahaman pragmatisme akademik dan kecemasan massal di kalangan mahasiswa tingkat akhir. Mahasiswa dididik untuk menghargai proses keilmuan, bukan sekadar kecepatan produksi ijazah.
Sebagai penutup, menghilangkan joki skripsi dengan sanksi akademis hanya akan menyelesaikan masalah di awal, bukan penyakit utama dari masalahnya. Kebijakan akademik harus bekerja dengan cara menyembukan penyakin utamanya. Dengan memanusiakan kembali waktu belajar, tembok-tembok hustle culture yang selama ini mengurung keilmuan perguruan tinggi akan runtuh.
Ditulis oleh: Adin Lazuardi (Ketua DPC Bangkalan)
