Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana besar dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah merekrut sekitar 300 lulusan SMA untuk ditempatkan sebagai pegawai baru di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat tenaga lapangan, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan personel dengan mobilitas tinggi.
Purbaya menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga lapangan di Bea Cukai semakin meningkat seiring dengan kompleksitas pengawasan serta dinamika perdagangan dan arus barang di Indonesia. Menurutnya, selama ini Bea Cukai terlalu bertumpu pada tenaga teknis dan analis, sehingga diperlukan komposisi baru yang lebih seimbang antara pegawai lapangan dan pegawai teknis. Karena itu, rekrutmen lulusan SMA dipandang sebagai langkah yang tepat dan efektif.
Proses rekrutmen bagi lulusan SMA tersebut nantinya akan dilaksanakan langsung di masing-masing lokasi penempatan. Dengan sistem desentralisasi rekrutmen ini, Bea Cukai berharap bisa menjaring talenta lokal yang lebih memahami karakteristik wilayahnya. Selain lebih efisien, kebijakan ini juga dinilai mampu membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat di berbagai daerah.
Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 hanya akan diperuntukkan bagi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN. Kebijakan tersebut diambil karena pada tahun 2025 Kementerian Keuangan telah merekrut 1.100 pegawai dari jalur non-STAN. Dengan demikian, formasi tahun berikutnya difokuskan kembali untuk lulusan pendidikan kedinasan tersebut.
Pemerintah menilai pola rekrutmen bergantian antara lulusan umum dan lulusan STAN dapat menjaga kualitas SDM di lingkungan Kemenkeu, sekaligus memastikan regenerasi aparatur berjalan seimbang. Purbaya menyebut bahwa lulusan STAN tetap memiliki peran strategis, terutama dalam kebutuhan teknis yang berkaitan dengan keuangan negara.
Dalam periode 2025 hingga 2029, Kementerian Keuangan menargetkan perekrutan sebanyak 19.500 pegawai baru. Angka ini diproyeksikan mampu menutup kebutuhan pegawai yang ditinggalkan oleh aparatur yang memasuki masa pensiun, mengundurkan diri, atau berpindah instansi. Kemenkeu memproyeksikan kebutuhan SDM akan terus meningkat seiring perkembangan tugas dan tantangan di sektor fiskal.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, skema rekrutmen sudah ditetapkan secara bertahap. Pada tahun 2025, Kemenkeu membuka formasi untuk 2.100 pegawai baru, sementara mulai tahun 2026 hingga 2029, jumlah formasi yang dibuka mencapai 4.350 pegawai setiap tahunnya. Pola ini dirancang untuk memastikan ketersediaan pegawai baru tersebar merata dan sesuai dengan kapasitas anggaran.
Purbaya menegaskan bahwa rekrutmen besar-besaran ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan upaya memperkuat fondasi pelayanan publik di sektor keuangan negara. Dengan tambahan pegawai yang memadai, Kemenkeu berharap dapat meningkatkan kualitas layanan serta pengawasan fiskal di seluruh Indonesia.
Kebijakan rekrutmen lulusan SMA untuk Bea Cukai juga menjadi sorotan karena dinilai mampu membuka kesempatan kerja yang lebih inklusif. Selain mendapat kesempatan bekerja sebagai ASN, para lulusan SMA juga memiliki peluang pengembangan karier melalui pelatihan dan jenjang karier sesuai regulasi kepegawaian.
Dengan berbagai langkah tersebut, Purbaya optimistis bahwa Kementerian Keuangan mampu membangun sumber daya manusia yang lebih kuat, adaptif, dan merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Ia menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa reformasi SDM adalah kunci utama untuk memperkuat institusi dan memastikan keberlanjutan pembangunan fiskal nasional.
