.jpeg)
Menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk dibelahan bumi timur, selat hormuz menjelma bak “harta karun” yang menjadi rebutan banyak negara, menurut IEA (International Energy Agency) sekitar 20-25 persen konsumsi minyak bumi global dan 20 persen perdagangan gas alam cair (LNG) dunia melewati jalur ini setiap hari, setara dengan 20–21 juta barel minyak per hari dan sekitar 80 persen dari volume itu menuju pasar Asia. Dengan kata lain gangguan di selat Hormuz akan berdampak langsung terhadap ekonomi global karena mengancam rantai pasok energi yang menciptakan Ripple Effect atau efek domino yang menyebar ke industri terkait, meningkatkan biaya operasional, dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali meningkat pasca gagalnya perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Pakistan pada April 2026. Eskalasi konflik ini menyebabkan As memblokade selat hormus yang menandai babak baru dalam ketegangan geopolitik global yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dunia. Dampak awal dari blokade tersebut tercermin pada lonjakan harga minyak dunia yang bergerak tajam dalam waktu singkat, sempat menyentuh harga tertingginya di 110 US per barel dan berangsur turun di angka 92,46 US per tanggal 17/04/2026. Lonjakan ini tidak hanya memicu inflasi global, tetapi juga meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan memperburuk ketidakpastian ekonomi internasional.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dampak blokade ini terasa melalui berbagai saluran sekaligus. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya impor energi, menekan nilai tukar rupiah, serta mendorong inflasi domestik. Dalam struktur ekonomi yang masih bergantung pada energi fosil impor, setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 10 per barel dapat meningkatkan beban subsidi energi secara signifikan. Hal ini pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal menjadi garda terdepan untuk meredam dampak krisis. Menurut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan dengan investor global di New York dan Washington DC, Amerika Serikat “Tentu saja, Indonesia tidak membutuhkan (bantuan), karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun," ujar Purbaya. Pemerintah dapat meningkatkan subsidi energi, memperluas bantuan sosial, serta memberikan insentif bagi sektor yang terdampak langsung. Namun, ruang fiskal Indonesia tidak sepenuhnya elastis. Dalam kerangka APBN, lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di atas asumsi dapat menyebabkan tambahan beban subsidi dan kompensasi energi hingga puluhan triliun rupiah, yang berpotensi memperlebar defisit anggaran dan meningkatkan tekanan terhadap pembiayaan negara.
Sehingga muncul pertanyaan: sejauh mana kebijakan fiskal mampu menahan guncangan tersebut?
APBN 2026 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.500, harga minyak 70USD per barel, tingkat pengangguran terjaga di kisaran 4,4 - 4,9 persen, serta mampu menciptakan sekitar 3,6 juta lapangan kerja baru. Belanja negara dalam RAPBN 2026 dirancang sebesar RP3.786,5 triliun, meningkat 7,3% dari Outlook 2025. Anggaran ini diarahkan untuk mendorong trasformasi ekonomi melalui delapan agenda prioritas nasional yang di sampaikan Presiden Prabowo Subianto.
- Ketahanan Pangan: Dukungan pencetakan sawah baru, pupuk bersubsidi, bibit unggul, dan mekanisme pertanian.
- Ketahanan Energi: Peningkatan produksi migas, transisi energi bersih, dan pengembangan energi terbarukan.
- Makan Bergizi Gratis: Untuk 82,9 juta penerima manfaat, dari siswa hingga ibu hamil.
- Pendidikan bermutu: Rp757,8 triliun dialokasikan untuk pendidikan inklusif dan berdaya saing
- Kesehatan Berkualitas: Revitalisasi RS, pengendalian penyakit, Cek Kesehatan Gratis
- Pembangunan Desa, Koperasi , dan UMKM: 80.000 Koperasi Merah Putih untuk mendukung ekonomi kerakyatan.
- Pertahanan Semesta: Moderinisasi alutsista dan penguatan komponen cadangan.
- Percepatan Investasi dan Perdagangan Global: Dierkuat melalui proyek Danantara dan pembangunan 3 juta rumah rakyat.
Namun realisasi APBN negara saat ini seharusnya memberikan alarem untuk mengalokasikan anggaran ke arah yang lebih produktif sehingga menciptakan bantalan fiscal yang lebih kuat di samping pengeluaran pemerintah yang sangat besar dalam subsidi energi dan pembangunan program prioritas negara seperti MBG, lebih lanjut menurut “Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan hingga 9 Maret 2026, sebanyak 61,62 juta penerima manfaat telah dijangkau, didukung oleh 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan ralisasi anggaran MBG hingga 9 Maret 2026 telah mencapai Rp44,0 triliun atau sekitar 13,1 persen dari total pagu Rp335 triliun”. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp240,1 t pada kuartal 1 2026, realisasi ini setara dengan 0,93% terhadap PDB, lebih tinggi dari rasio deficit APBN pada tahun sebelumnya yang mencapai 0,41% terhdap PDB.
Total defisit APBN pada kuartal pertama 2026 berdasarkan selisih dari belanja negara yang mencapai Rp815 triliun, serta pendapatan negara yang terkumpul sebanyak Rp574,9 triliun. Pada akhirnya, blokade Selat Hormuz menunjukkan bahwa kebijakan fiskal hanya mampu berfungsi sebagai penahan sementara terhadap guncangan eksternal. Ketahanan ekonomi yang sesungguhnya bergantung pada kemampuan negara dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi impor melalui diversifikasi energi, peningkatan produksi domestik, dan percepatan transisi energi terbarukan. Tanpa langkah strategis tersebut, setiap krisis geopolitik di jalur vital seperti Selat Hormuz akan terus menjadi ancaman berulang yang melampaui kapasitas fiskal untuk menahannya.
