Di tengah arus deras transformasi digital, pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan adalah: apakah teknologi telah menjadi hak bagi setiap warga negara, atau masih sekedar privilege bagi mereka yang berada di kota? Ketimpangan akses teknologi antara kota dan desa masih menjadi realitas yang sulit dipungkiri. Padahal, dalam mendukung pembangunan nasional, teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan yang merata.
Pemerintah telah menghadirkan berbagai program strategis untuk mempercepat transformasi digital, termasuk melalui penguatan sumber daya manusia lewat beasiswa seperti LPDP. Namun, arah kebijakan ini sering kali dipersepsikan lebih condong pada pencapaian individu, seperti gelar akademik dan karier profesional, dibandingkan kontribusi konkret terhadap pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur teknologi informasi di desa.
Padahal, desa adalah ruang hidup bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Di sanalah aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial berlangsung dengan segala keterbatasannya. Ketika akses internet terbatas, sistem informasi belum terbangun, dan literasi digital masih rendah, maka teknologi belum benar-benar hadir sebagai solusi. Ia masih menjadi barang mewah yang hanya dinikmati segelintir orang.
Di titik inilah pentingnya menggeser paradigma. LPDP tidak hanya perlu dilihat sebagai investasi pada individu, tetapi juga sebagai investasi strategis untuk kepentingan nasional. Setiap penerima beasiswa idealnya menjadi agen perubahan yang membawa pulang pengetahuan, keterampilan, dan visi untuk membangun ekosistem teknologi yang inklusif di daerah asalnya.
Infrastruktur TI yang ideal untuk desa bukanlah sesuatu yang kompleks dan mahal, tetapi yang relevan, tepat guna, dan berkelanjutan. Misalnya, sistem informasi desa yang memudahkan administrasi, platform pembelajaran digital untuk sekolah, hingga aplikasi sederhana yang membantu petani dan pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka. Teknologi harus hadir sebagai solusi nyata bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Teknologi juga harus mampu memfasilitasi interaksi sosial yang sehat dan produktif. Di era digital, keterhubungan bukan hanya soal jaringan internet, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat berkolaborasi, berbagi informasi, dan membangun jejaring yang memperkuat komunitas. Desa yang terkoneksi bukan hanya desa yang memiliki sinyal, tetapi desa yang memiliki daya.
Peran alumni LPDP menjadi sangat strategis dalam kondisi ini. Mereka memiliki kapasitas intelektual, pengalaman global, dan akses jejaring yang dapat dimanfaatkan untuk merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi di daerah. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa semangat pengabdian tetap menjadi orientasi utama, bukan sekedar pilihan alternatif.
Diperlukan ekosistem yang mendukung agar kontribusi tersebut dapat terwujud. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta menjadi kunci. Program-program pengabdian berbasis teknologi perlu difasilitasi secara sistematis, sehingga alumni LPDP tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari gerakan nasional yang terarah.
Jika teknologi benar-benar diposisikan sebagai hak, maka negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses yang adil dan merata. Ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan kapasitas manusia dan sistem yang mendukung pemanfaatan teknologi secara optimal. Tanpa itu, kesenjangan digital akan terus melebar.
Keberhasilan sebuah program seperti LPDP tidak hanya diukur dari jumlah lulusan atau prestasi individu, tetapi dari sejauh mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Ketika teknologi telah menyentuh desa, memudahkan kehidupan, dan membuka peluang baru, maka saat itulah kita bisa mengatakan bahwa teknologi telah menjadi hak, bukan lagi privilege.
Penulis: Kolonel Laut (KH) Bayu Kurnianto, S.Kom., M.T.I., CHRMP. (Pembina Bhumi Literasi)
