Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit yang seharusnya mengguncang nurani bersama. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan kasus anak mengakhiri hidup tertinggi di Asia Tenggara. Ini bukan sekedar angka statistik, melainkan potret luka mendalam tentang bagaimana negara, keluarga, dan masyarakat belum sepenuhnya hadir untuk melindungi jiwa-jiwa paling rentan: anak-anak.
Angka yang disampaikan KPAI seharusnya cukup untuk membuat kita berhenti sejenak dan merenung. Pada 2023 tercatat 46 anak mengakhiri hidup, tahun 2024 ada 43 anak, tahun 2025 sebanyak 26 anak, dan memasuki awal 2026 sudah ada tiga kasus. Tren ini menegaskan satu hal: ini bukan kejadian insidental, melainkan masalah struktural yang terus berulang dan belum tertangani secara serius.
Pernyataan Anggota KPAI, Diyah Puspitarini, bahwa kondisi ini sudah berada pada level “darurat anak mengakhiri hidup” patut menjadi alarm nasional. Darurat bukan hanya berarti jumlahnya banyak, tetapi karena kasus-kasus ini kerap dianggap sepele, disenyapkan, atau dipandang sebagai urusan keluarga semata. Padahal, setiap anak yang pergi adalah kegagalan kolektif kita bersama.
Kasus siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga mengakhiri hidup dengan meninggalkan surat untuk ibunya, adalah potret pilu yang sulit diterima akal sehat. Anak seusia itu seharusnya sibuk bermain dan belajar, bukan memikul beban emosional yang begitu berat hingga memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Lebih menyedihkan lagi, ia hidup terpisah dari ibunya yang harus bekerja keras sebagai orang tua tunggal demi menghidupi lima anak.
Kasus serupa sebelumnya juga terjadi di Kebumen, Jawa Tengah, pada 2023. Seorang anak mengakhiri hidup setelah tidak mendapatkan uang jajan. Bagi orang dewasa, alasan ini mungkin terdengar sepele. Namun bagi anak, hal tersebut bisa menjadi puncak dari akumulasi tekanan, rasa tidak dipahami, dan perasaan tidak berharga yang terus menumpuk tanpa ruang aman untuk bercerita.
Data KPAI menunjukkan bahwa faktor terbesar penyebab anak mengakhiri hidup adalah bullying, disusul oleh pola pengasuhan, tekanan ekonomi, kecanduan game online, dan persoalan asmara. Faktor-faktor ini saling terkait dan memperlihatkan bahwa persoalan anak tidak bisa dilihat secara tunggal. Anak hidup dalam ekosistem sosial yang kompleks, dan kegagalan di satu sisi dapat berdampak fatal di sisi lainnya.
Bullying, khususnya, sering kali masih dianggap “candaan anak-anak” atau bagian dari proses tumbuh kembang. Padahal, bagi korban, bullying adalah kekerasan psikologis yang bisa menghancurkan harga diri secara perlahan. Ketika rumah tidak menjadi tempat aman, sekolah abai, dan lingkungan sekitar memilih diam, anak akhirnya terjebak dalam kesepian yang mematikan.
Pola pengasuhan dan tekanan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial masyarakat Indonesia. Banyak orang tua berjuang keras untuk bertahan hidup, hingga tanpa sadar mengorbankan kehadiran emosional bagi anak. Bukan karena tidak sayang, melainkan karena sistem sosial dan ekonomi memaksa mereka berada dalam situasi serba sulit.
Karena itu, peringatan KPAI agar masyarakat tidak meremehkan kasus anak mengakhiri hidup harus diterjemahkan dalam tindakan nyata. Sekolah perlu memiliki sistem deteksi dini kesehatan mental, orang tua perlu dibekali literasi pengasuhan yang empatik, dan negara wajib menyediakan layanan kesehatan mental yang mudah diakses hingga ke daerah-daerah terpencil.
Anak-anak yang mengakhiri hidup bukanlah angka, bukan pula aib keluarga. Mereka adalah pesan terakhir yang terlalu mahal untuk diabaikan. Jika kita terus menormalisasi tragedi ini, maka sesungguhnya kita sedang membiarkan generasi masa depan tumbuh dalam sunyi dan keputusasaan. Sudah saatnya Indonesia mendengar jeritan yang tak terdengar ini, sebelum lebih banyak anak memilih pergi dalam diam.
