Selat Hormuz merupakan jalur vital yang menyalurkan sekitar 20% konsumsi minyak dan gas dunia. Gangguan pada jalur ini akan memicu kenaikan harga energi dunia, baik BBM maupun LPG. Namun pemerintah Indonesia telah mempersiapkan langkah strategis agar kebutuhan dasar rumah tangga (LPG 3 kg) tidak terganggu dengan adanya peperangan antara Iran vs Amerika dan Israel.
Negara kita Indonesia mengimpor hampir sebagian besar LPG (Liquefied Petroleum Gas) untuk memenuhi kebutuhan nasional, yakni mencapai 70-80%, dengan importir utama dari Amerika Serikat, Timur Tengah (seperti Arab Saudi), serta negara lain seperti Nigeria dan Australia. Ketergantungan impor kita ini sangat tinggi karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional di dalam negeri.
Menteri ESDM Republik Indonesia menyampaikan: "Kita sedikit mendapat angin segar, dengan Selat Hormuz, itu sudah mulai ada kebijakan tutup-buka. Artinya, bagi kapal-kapal, bagi negara-negara yang bukan Israel dan Amerika, itu bisa sekarang untuk terjadi komunikasi. Dan ini sebenarnya adalah sebuah perkembangan yang positif," ujar Menteri ESDM di Jakarta, pada Selasa (17/3).
"Ketersediaan BBM, LPG, listrik untuk Indonesia, semuanya masih dalam keadaan terkendali, aman, sesuai dengan standar minimal stok nasional kita. Nah, untuk menyangkut dengan LPG, kita juga sekarang di akhir bulan ini akan ada yang masuk juga. Jadi relatif oke. Yang Hari Raya, nggak ada masalah. Batu Bara juga untuk PLN, rata-rata di 14-15 hari itu memang batas minimal standar nasional kita," jelasnya.
Terdapat dua solusi yang menjadi alternatif sehingga ketersediaan LPG nasional tercukupi. Yaitu diversifikasi sumber impor LPG dari timur tengah ke wilayah negara lain yang dapat memasok LPG. Kemudian pengawasan distribusi LPG di masyarakat tepat sasaran untuk menghindari punic buying karena takut LPG tidak tersedia.
Untuk jangka panjang, Indonesia harus mengelola gas bumi secara mandiri demi mendukung ketahanan energi nasional.
Pertamina selaku badan usaha milik negara dan bertindak sebagai penyedia LPG untuk masyarakat menyampaikan bahwa
Satuan Tugas (Satgas) Idulfitri Pertamina tetap siaga penuh selama 24 jam untuk memonitor distribusi hingga ke tingkat pangkalan. Seluruh mitra penyalur juga dipastikan beroperasi normal demi menjaga kelancaran distribusi di lapangan.
Pertamina kembali mengingatkan bahwa LPG 3 kilogram merupakan produk bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, masyarakat yang mampu secara ekonomi diharapkan menggunakan LPG non-subsidi.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menyampaikan: “Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang berhak,” tegas Satria.
Untuk memastikan harga sesuai ketentuan dan ketersediaan terjamin, masyarakat disarankan membeli LPG di pangkalan resmi. Karena terkadang info dari pengecer yang mengatakan LPG 3 Kg terkendala, belum tentu info yang valid.
Berdasarkan ketentuan Kementerian ESDM, yang berhak menerima subsidi LPG 3 kg tepat sasaran adalah Rumah Tangga. Dengan sasaran yaitu masyarakat ekonomi rendah yang menggunakan LPG 3 kg untuk memasak sehari-hari. Dan untuk sasaran usaha mikro yaitu pelaku usaha produktif perseorangan yang menggunakan LPG 3 kg untuk memasak (contoh: warung makan kecil, dan bukan restoran atau kafe). Kemudian untuk nelayan yang menerima bantuan paket perdana LPG untuk mesin pompa kapal dari pemerintah.
Yang tidak memenuhi kriteria di atas harus menggunakan LPG non Subsidi sehingga untuk LPG 3 kg dapat tepat sasaran. Dengan solusi tersebut, diharapakan LPG untuk masayarakat selalu tersedia ditengah ekskalasi di timur tengah.
Penulis: Rizqi Munandhar, S.Si., M.Si. (Ketua DPW NTB Bhumi Literasi Anak Bangsa)
Editor: Bid. Media dan Publikasi Bhumi Literasi Anak Bangsa
