Ketegangan di Selat Hormuz kembali menjadi perhatian dunia, tetapi bagi Indonesia, persoalan ini bukan sekedar isu geopolitik. Ini adalah persoalan dapur rakyat. Dalam berita Suara.com (Kamis, 26 Maret 2026), disebutkan bahwa hanya beberapa negara yang mendapatkan jaminan keamanan dari Iran untuk melintasi selat tersebut. Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Artinya, risiko kenaikan harga BBM di dalam negeri bukan lagi kemungkinan, melainkan ancaman nyata.
Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bahwa hanya negara Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, dan Irak yang mendapat jaminan keamanan menunjukkan bahwa jalur energi dunia kini tidak lagi netral. Jalur tersebut mulai ditentukan oleh kedekatan politik. Dalam situasi seperti ini, negara yang tidak memiliki posisi strategis akan menjadi pihak yang paling dirugikan, dan Indonesia berpotensi berada di kelompok tersebut.
Persoalan ini semakin serius karena Indonesia bukan negara mandiri energi. Ketergantungan impor minyak mentah dan LPG masih sangat besar. Ketika akses ke Selat Hormuz terganggu, dampaknya langsung terasa pada rantai logistik energi nasional. Tidak ada jeda. Tidak ada waktu untuk beradaptasi. Setiap gangguan di Timur Tengah akan langsung diterjemahkan menjadi potensi kenaikan harga BBM di Indonesia.
Posisi Indonesia saat ini juga tidak sepenuhnya menguntungkan secara politik. Kedekatan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, dan dinamika hubungan dengan negara Timur Tengah membuat Indonesia tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Apalagi konflik antara Israel dan Iran terus memanas. Di tengah konflik tersebut, negara yang tidak memiliki kekuatan politik maupun energi akan menjadi pihak yang hanya bisa menunggu dampaknya.
Dampak langsungnya sudah mulai terlihat. Dua kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) dilaporkan tertahan di kawasan Teluk Arab. Ini bukan sekedar masalah teknis pelayaran, tetapi sinyal bahwa pasokan energi Indonesia sangat rentan terhadap gejolak global. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka stok energi nasional bisa terganggu, dan pemerintah akan menghadapi tekanan besar.
Situasi tersebut diperkuat oleh berita Detik.com (Rabu, 4 Maret 2026) yang menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz dapat memicu kenaikan harga energi domestik. Kenaikan tersebut tidak berhenti pada harga BBM. Efeknya akan menjalar ke tarif transportasi, harga bahan pokok, hingga biaya produksi industri. Dalam ekonomi Indonesia, kenaikan energi hampir selalu berarti kenaikan harga kebutuhan hidup.
Yang paling terdampak tentu bukan elite politik, melainkan masyarakat kelas menengah dan bawah. Sopir ojek, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, dan pelaku UMKM adalah kelompok yang pertama merasakan dampak kenaikan BBM. Ketika harga energi naik, biaya hidup naik, tetapi pendapatan tidak otomatis ikut naik. Inilah yang membuat setiap konflik di Timur Tengah selalu berujung pada tekanan ekonomi bagi rakyat Indonesia.
Ironisnya, Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi yang besar, tetapi belum dikelola secara maksimal. Ketergantungan terhadap impor membuat negara ini selalu berada dalam posisi rentan. Setiap konflik global, terutama di Selat Hormuz, selalu menjadi ancaman yang berulang. Kita seperti tidak pernah benar-benar belajar dari krisis energi sebelumnya.
Pemerintah seharusnya menjadikan situasi ini sebagai alarm serius. Diversifikasi energi, percepatan energi terbarukan, dan penguatan cadangan energi nasional tidak boleh lagi hanya menjadi wacana. Tanpa langkah konkret, setiap konflik di Timur Tengah akan selalu berubah menjadi masalah domestik. Dan lagi-lagi, rakyat yang harus menanggungnya.
Selat Hormuz memang jauh dari Indonesia secara geografis, tetapi dampaknya sangat dekat secara ekonomi. Ketika jalur energi dunia memanas, yang pertama merasakan tekanan bukan negara besar, melainkan negara yang bergantung pada impor seperti Indonesia. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka kondisi yang akan terjadi adalah Selat Hormuz memanas, dan rakyat Indonesia yang akan membayar.
Penulis: Ir. Dwi Shinta Dharmopadni, S.Kom. (Pengawas Bhumi Literasi Anak Bangsa)
Editor: Bidang Media dan Publikasi Bhumi Literasi Anak Bangsa
