Aksi Kepala Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Selamet Riadi, yang mandi di genangan air di tengah jalan berlubang sontak menarik perhatian publik. Video tersebut viral di media sosial dan memantik beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik. Di balik aksi yang terkesan nyeleneh itu, tersimpan kegelisahan mendalam seorang kepala desa yang merasa suaranya tak kunjung didengar.
Jalan kabupaten Penujak–Selong Balanak bukanlah sekedar lintasan biasa. Jalur ini merupakan akses vital bagi masyarakat Desa Bonder dan sekitarnya, sekaligus jalan pariwisata yang menopang pergerakan ekonomi lokal. Ketika kondisi jalan rusak parah dan tergenang air, aktivitas warga terganggu dan citra kawasan wisata ikut tercoreng. Ironisnya, kerusakan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius.
Kekecewaan Kepala Desa Bonder bukan muncul secara tiba-tiba. Usulan perbaikan jalan telah lama disampaikan melalui jalur resmi, namun hanya berujung janji. Situasi ini mencerminkan persoalan klasik dalam birokrasi, di mana aspirasi dari tingkat bawah kerap terhenti di meja administrasi tanpa kepastian tindak lanjut. Ketika prosedur formal menemui jalan buntu, ekspresi protes pun mencari bentuk lain.
Aksi mandi di jalan rusak menjadi simbol perlawanan terhadap sikap abai pengambil kebijakan. Ini bukan sekedar aksi sensasi, melainkan bahasa visual yang kuat untuk menggugah perhatian publik dan pemerintah daerah. Di era media sosial, pesan semacam ini terbukti lebih cepat menyebar dan memantik diskusi dibandingkan surat resmi atau proposal pembangunan.
Keterlibatan pengurus karang taruna dalam aksi tersebut memperlihatkan bahwa masalah ini bukan persoalan personal kepala desa semata. Ada keresahan kolektif yang dirasakan masyarakat, terutama generasi muda yang berharap infrastruktur memadai demi masa depan desa mereka. Dukungan ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial masih menjadi kekuatan dalam menyuarakan kepentingan bersama.
Namun, kritik tidak seharusnya diarahkan hanya kepada pemerintah daerah. Masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga infrastruktur yang ada. Kebiasaan menutup drainase demi kepentingan pribadi telah memperparah genangan air dan mempercepat kerusakan jalan. Tanpa kesadaran bersama, perbaikan apa pun akan bersifat sementara.
Persoalan ini menyingkap lemahnya pengawasan dan penegakan aturan terkait fasilitas publik. Drainase yang seharusnya berfungsi optimal justru berubah menjadi sumber masalah akibat ulah manusia. Pemerintah desa dan kecamatan perlu lebih tegas dalam menertibkan pelanggaran, sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga sarana umum.
Kasus ini menjadi cermin buruknya perencanaan dan prioritas pembangunan daerah. Jalan pariwisata seharusnya mendapat perhatian khusus karena berdampak langsung pada pendapatan masyarakat dan daerah. Ketika sektor yang diunggulkan justru diabaikan, maka wajar jika kepercayaan publik terhadap pemerintah perlahan terkikis.
Aksi protes Kepala Desa Bonder hendaknya tidak berhenti sebagai konten viral semata. Pemerintah daerah perlu merespons dengan langkah konkret, transparan, dan terukur. Perbaikan jalan harus disertai dengan perencanaan drainase yang baik agar masalah tidak terulang di kemudian hari.
Kejadian ini seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Infrastruktur bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna. Tanpa kolaborasi dan kepedulian semua pihak, jalan rusak akan terus menjadi simbol kegagalan, bukan kemajuan.
