Rencana Kemenristek untuk menghapus program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri merupakan sebuah langkah radikal yang memicu perdebatan panjang di ruang publik. Kebijakan ini lahir dari kegelisahan atas tingginya angka pengangguran terdidik yang terus meningkat setiap tahunnya. Secara pragmatis, pemerintah berupaya melakukan sinkronisasi antara output dunia pendidikan dengan input yang dibutuhkan oleh pasar kerja yang kian dinamis dan terdisrupsi teknologi digital.
Namun, langkah ini sebenarnya mencerminkan adanya ketidaksesuaian yang mendalam antara cita-cita idealisme pendidikan dan realitas ekonomi global. Di satu sisi, universitas seharusnya menjadi wadah bagi pemikiran kritis dan pengembangan ilmu pengetahuan secara murni. Di sisi lain, tuntutan ekonomi memaksa institusi pendidikan untuk bertransformasi menjadi penyedia tenaga kerja siap pakai demi memenuhi industri manufaktur dan jasa.
Hubungan kebijakan ini dengan sulitnya lapangan kerja saat ini sangatlah erat, di mana pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Saat ini juga, fenomena jobless membuat lulusan perguruan tinggi harus berebut posisi yang sangat terbatas. Dengan menghapus prodi yang tidak relevan, pemerintah berharap bisa memutus rantai suplai tenaga kerja yang tidak terserap, sehingga energi pendidikan bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
Meski terdengar logis, kebijakan ini berisiko terjebak pada pandangan jangka pendek yang hanya mementingkan aspek utilitarian. Jika standar relevansi hanya diukur berdasarkan permintaan industri saat ini, kita berpotensi kehilangan disiplin ilmu dasar yang sangat penting bagi kemajuan bangsa di masa depan. Ilmu-ilmu humaniora, filsafat, dan seni seringkali dianggap tidak relevan secara ekonomi, padahal disiplin ilmu inilah yang membentuk karakter, etika, dan daya analisis manusia yang tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan.
Dampak yang paling nyata dari penghapusan prodi ini adalah terjadinya perampingan besar-besaran di tingkat pendidikan, terutama pada perguruan tinggi swasta. Banyak kampus yang akan kehilangan identitasnya dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap dosen serta staf akademik. Hal ini menciptakan ketidakpastian karir bagi para pendidik yang telah mendedikasikan hidupnya pada bidang ilmu tertentu yang tiba-tiba dinyatakan tidak laku oleh negara.
Bagi mahasiswa, dampak yang muncul adalah terbatasnya pilihan untuk mempelajari bidang yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pendidikan tinggi tidak lagi menjadi ruang eksplorasi diri, melainkan sekadar jalur pelatihan teknis untuk mengisi posisi tertentu di perusahaan. Hal ini dikhawatirkan akan membunuh kreativitas dan diversitas pemikiran, karena semua orang dipaksa masuk ke dalam cetakan yang sama demi mengajar status layak kerja.
Lebih jauh lagi, kebijakan ini dapat memicu penumpukan lulusan pada prodi-prodi yang dianggap basah seperti teknologi informasi atau data sains. Dampak jangka panjangnya adalah terjadinya oversupply tenaga kerja di sektor tersebut yang justru akan menekan standar gaji. Ketika semua orang memiliki keahlian yang seragam namun lapangan kerja tetap terbatas, maka nilai tawar pekerja akan merosot drastis dan masalah pengangguran tetap tidak akan terselesaikan secara fundamental. Selain itu, pendidikan tinggi akan berisiko berubah menjadi balai latihan kerja raksasa. Fakusnya hanya mencetak sekrup untuk mesin industri, bukan pemikir atau inovator.
Sebenarnya, kita perlu mempertanyakan apakah industri kita sendiri sudah siap dan konsisten dalam menyerap lulusan dari prodi relevan tersebut. Tanpa adanya kebijakan industrialisasi yang kuat dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal, perubahan kurikulum di kampus akan menjadi sia-sia. Pendidikan hanya menjadi kambing hitam atas kegagalan sistem ekonomi dalam menciptakan ruang bagi talenta-talenta muda untuk berkarya dan berinovasi.
Penghapusan prodi juga berdampak pada hilangnya khazanah intelektual bangsa jika tidak dibarengi dengan skema pelestarian ilmu. Bidang-bidang seperti sastra daerah, arkeoloogi, atau sosiologi pedesaan mungkin tidak memberikan keuntungan finansial langsung bagi korporasi, namun mereka adalah penjaga identitas nasional. Menghapus prodi tersebut tanpa pertimbangan matang sama saja dengan memutus akar budaya demi mengejar bayang-bayang kemajuan material semata.
Sebagai penutup, kebijakan revitalisasi prodi seharusnya dilakukan melalui pendekatan reformasi kurikulum, bukan penghapusan total secara tergesa-gesa. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem, di mana ilmu pengetahuan murni dan kebutuhan praktis industri bisa berjalan beriringan tanpa harus saling mematikan. Tantangan lapangan kerja yang sulit harus dijawab dengan perluasan ekonomi dan inovasi, bukan sekadar memangkas hak warga negara untuk mempelajari bidang ilmu yang mereka cintai.
Penulis: Adin Lazuardy Firdiansyah, S.Si., M.Mat. (Ketua DPC Bangkalan Bhumi Literasi Anak Bangsa)
