Era digital sering dipromosikan sebagai simbol kemajuan peradaban. Kehadiran internet berkecepatan tinggi, kecerdasan buatan, komputasi awan, hingga berbagai platform digital memang telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, dan menjalankan aktivitas ekonomi. Banyak pekerjaan menjadi lebih efisien, informasi dapat diakses dalam hitungan detik, dan batas geografis seolah tidak lagi menjadi penghalang. Dari sudut pandang ini, sulit untuk menyangkal bahwa transformasi digital telah menjadi motor modernisasi yang mendorong peningkatan produktivitas di berbagai sektor.
Namun, di balik kemudahan tersebut muncul pertanyaan yang semakin relevan. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari perkembangan digital ini? Sebagian besar infrastruktur digital dunia masih berada di bawah kendali segelintir perusahaan teknologi global. Mereka tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga menguasai data, algoritma, hingga ekosistem digital yang digunakan miliaran orang setiap hari. Kondisi ini memunculkan bentuk ketergantungan baru. Jika dahulu negara-negara kuat menguasai wilayah dan sumber daya alam, kini kekuatan itu bergeser menjadi penguasaan atas data, teknologi, dan informasi.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa data telah berkembang menjadi aset strategis yang nilainya bahkan dapat melampaui sumber daya fisik. Setiap aktivitas digital, mulai dari pencarian di internet, transaksi keuangan, hingga interaksi di media sosial, menghasilkan jejak data yang kemudian diolah menjadi keuntungan ekonomi. Ironisnya, sebagian besar pengguna tidak benar-benar memahami bagaimana data mereka dikumpulkan, diperdagangkan, atau dimanfaatkan untuk membentuk pola konsumsi maupun preferensi politik. Dalam konteks inilah muncul anggapan bahwa era digital memiliki karakter yang menyerupai kolonialisme modern, bukan melalui pendudukan wilayah, melainkan melalui eksploitasi informasi.
Di sisi lain, algoritma juga memiliki peran yang semakin besar dalam memengaruhi cara masyarakat memandang dunia. Informasi yang muncul di layar bukan lagi sepenuhnya hasil pilihan pengguna, melainkan hasil seleksi sistem yang dirancang untuk mempertahankan perhatian selama mungkin. Akibatnya, masyarakat cenderung menerima informasi yang telah disesuaikan dengan perilaku sebelumnya. Situasi ini dapat mempersempit sudut pandang, memperkuat polarisasi, bahkan memengaruhi proses demokrasi tanpa disadari. Kekuasaan semacam ini jauh lebih halus dibandingkan propaganda konvensional karena bekerja melalui kebiasaan sehari-hari yang tampak normal.
Meski demikian, menyebut era digital semata-mata sebagai penjajahan gaya baru juga merupakan penyederhanaan yang kurang tepat. Teknologi pada dasarnya tidak memiliki kepentingan politik ataupun moral. Teknologi hanyalah alat yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik yang bersifat membangun maupun merugikan. Negara yang mampu membangun regulasi yang kuat, mengembangkan talenta digital, memperkuat keamanan siber, dan berinvestasi dalam riset teknologi memiliki peluang besar untuk memanfaatkan transformasi digital sebagai sumber daya pembangunan nasional. Contoh tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah.
Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar bukan sekadar menjadi pengguna teknologi, melainkan bagaimana meningkatkan posisi sebagai pencipta inovasi. Selama masih bergantung pada perangkat lunak, pusat data, layanan komputasi awan, maupun kecerdasan buatan yang dikembangkan negara lain, ruang untuk mencapai kedaulatan digital akan tetap terbatas. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem digital nasional tidak cukup hanya dengan memperluas akses internet, tetapi juga harus diikuti penguatan industri teknologi, perlindungan data pribadi, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan terhadap riset dalam negeri.
Menurut saya, perdebatan antara modernisasi dan penjajahan digital sebenarnya bukan persoalan memilih salah satu. Keduanya dapat terjadi secara bersamaan. Era digital memang membawa manfaat luar biasa bagi kehidupan manusia, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan relasi kuasa baru yang lebih kompleks daripada masa kolonial. Perbedaannya terletak pada bentuk kekuasaan yang kini tidak lagi menggunakan senjata atau pendudukan wilayah, melainkan penguasaan teknologi, data, dan arus informasi. Negara yang tidak mampu membangun kapasitas digitalnya berisiko menjadi pasar sekaligus penyedia data bagi pihak lain.
Pada akhirnya, masa depan era digital akan sangat ditentukan oleh pilihan yang diambil setiap negara. Apabila transformasi digital hanya dipahami sebagai proses mengadopsi teknologi asing, maka ketergantungan akan semakin dalam. Sebaliknya, jika digitalisasi disertai pembangunan kapasitas nasional, inovasi teknologi, dan tata kelola yang berpihak pada kepentingan publik, maka era digital dapat menjadi jalan menuju modernisasi yang berdaulat. Dengan demikian, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah era digital merupakan modernisasi atau penjajahan gaya baru, melainkan apakah kita mampu menjadi pelaku utama dalam perubahan tersebut atau hanya menjadi penonton di tengah revolusi teknologi global.
